Search for collections on Undip Repository

KAJIAN TERHADP UPAYA HUKUM PENYELESAIAN HUTANG MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DENGAN ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23 TAHUN 2021_053 DG 2023

Hanif, Dzikry Arkan Ramadhani Fezqa and Mahmudah, Siti and Aminah, Aminah (2023) KAJIAN TERHADP UPAYA HUKUM PENYELESAIAN HUTANG MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DENGAN ADANYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23 TAHUN 2021_053 DG 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu lembaga hukum yang digunakan untuk menyelesaikan perkara utang piutang antara debitor dan kreditornya. Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1), dan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa terdapat putusan PKPU tidak dibuka upaya hukum apapun dan hal tersebut dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan PKPU. Pada tahun 2021, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23 Tahun 2021 yang diawali dengan permohonan judicial review yang dilakukan oleh PT. Sarana Yeoman Sembada terkait pengujian Pasal 235 ayat (1), Pasal 293 ayat (1) dan Pasal 295 ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004, pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sehingga bertentangan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat dibuat permasalahan yang terdiri dari (1) Bagaimana pengauran upaya hukum PKPU dengan adanya Putusan MK 23/2021 (2) Bagaimana konsekuensi hukum yang timbul dengan adanya Putusan MK 23/2021. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu sebuah metode pendekatan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau studi kepustakan sebagai bahan dasar dengan melakukan penelurusan terhadap hukum positif serta bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Dengan putusan ini ketiga pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sehingga dalam PKPU dapat dilakukannya upaya hukum kasasi dengan ketentuan tertentu. Dan juga akibat perubahan ini timbulah konsekuensi positif maupun negatif terhadap pelaksanaannya.
Kata Kunci: PKPU, Upaya Hukum, Mahkamah Konstitusi

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 08 Nov 2023 03:22
Last Modified: 08 Nov 2023 03:22
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/12957

Actions (login required)

View Item View Item