Widyawati, Anis (2023) REKONSTRUKSI KEBIJAKAN SISTEM PELAKSANAAN PIDANA YANG INTEGRAL DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU. Doctoral thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Disertation) Anis Widyawati PDH-2019 cover.pdf - Accepted Version Download (24kB)

Abstract

Sistem Peradilan Pidana merupakan rangkaian perwujudan dari kekuasaan
menegakkan hukum pidana yang meliputi kekuasaan penyidikan, kekuasaan
penuntutan, kekuasaan mengadili dan kekuasaan pelaksanaan pidana. Sistem
pelaksanaan pidana sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu saat ini
belum integral sehingga menyebabkan berbagai hambatan dalam penegakan
hukum pelaksanaan pidana. Permasalahan dalam disertasi yakni mengapa
kebijakan sistem pelaksanaan pidana saat ini belum integral dan bagaimana
rekonstruksi kebijakan sistem pelaksanaan pidana yang integral dalam perspektif
Sistem Peradilan Pidana Terpadu.
Penelitian menggunakan paradigma postpositivisme, dengan pendekatan
yuridis sosiologis yakni kajian tekstual pada kebijakan peraturan perundang�undangan sistem pelaksanaan pidana yang dianalisis secara kualitatif
menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengujian keabsahan
data melalui tehnik triangulasi.
Berdasarkan hasil penelitian, substansi pelaksanaan pidana yang tersebar
diberbagai peraturan perundangan-undangan menyulitkan pelaksana pidana
menemukan peraturan terkait. Struktur pelaksana pidana juga masih
terfragmentair sehingga menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan
pidana. Kelemahan terkait substansi dan struktur tersebut berdampak pula pada
kultur perilaku pelaksana pidana yang melakukan penundaan pelaksanaan pidana.
Rekonstruksi substansi kebijakan sistem pelaksanaan pidana berupa
Rancangan Undang-undang tentang Lembaga Pelaksana Pidana yang mengatur
prinsip umum, kelembagaan, prosedur pelaksanaan pidana dan tindakan.
Rekonstruksi struktur pelaksanaan pidana berupa Model Integral Lembaga
Pelaksana Pidana. Rekonstruksi budaya hukum berupa pembaharuan etika hukum
serta pendidikan hukum khususnya terkait pelaksanaan pidana yang dilakukan
bersamaan serta menyeluruh kepada aparat penegak hukum dalam sub-sistem
penyidikan, penuntutan, pengadilan, pelaksanaan pidana, masyarakat obyek serta
pengguna penegakan hukum. Rekomendasi disertasi yakni diperlukan
perundangan pelaksanaan pidana yang terkodifikasi di Indonesia melalui penataan
perangkat hukum dan penataan kelembagaan pelaksanaan pidana yang integral.

Actions (login required)

View Item