Al Hakim, Faris and Santoso, Budi and Njatrijani, Rinitami (2023) URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA PENILAI ASET HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PENJAMINAN KARYA CIPTA SEBAGAI AGUNAN_040 DG 2023 KREDIT DI INDONESIA. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Perkembangan ekonomi global menyebabkan perkembangan konsepsi komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual (“HKI”). Perkembangan tersebut kini memaksimalkan komersialisasi HKI dengan turut memanfaatkannya menjadi objek agunan kredit bagi lembaga pembiayaan, baik perbankan maupun perusahaan pembiayaan. United Nations Commission on International Trade Law (“UNCITRAL”) dalam sidangnya menyatakan bahwa aset HKI dapat dimanfaatkan secara komersil sebagai objek agunan untuk mendapatkan kredit. Bahkan, Indonesia juga telah mengakomodir konsep tersebut ke dalam regulasi terkait hak cipta serta hak paten. Namun, penerapan konsep tersebut masih sulit untuk dilaksanakan di Indonesia. Pihak dari lembaga pembiayaan baik perbankan maupun perusahaan pembiayaan menyatakan bahwa mereka belum dapat menerima aset HKI sebagai objek agunan kredit dikarenakan belum adanya pihak yang mampu melaksanakan penilaian aset HKI. Penelitian ini bertujuan memaparkan urgensi pembentukan lembaga penilai aset HKI dalam penjaminan karya cipta sebagai agunan kredit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yakni penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Metode ini dikolaborasikan dengan pendekatan perundang-undangan; pendekatan konseptual serta pendekatan perbandingan hukum dengan negara lain. Hasil penelitian menunjukan bahwa kendati secara yuridis HKI sudah dapat dibebankan jaminan fidusia, namun ketentuan ini belum dapat diterapkan karena belum ada pihak yang mampu menilai. Kemudian atas dasar permasalahan absensi lembaga penilai aset HKI, Indonesia sebagai negara berkembang sebaiknya mengkaji kebijakan dan pengalaman negara Singapura untuk membentuk lembaga penilai aset HKI di bawah kantor kekayaan intelektual, dikarenakan bank dan
perusahaan pembiayaan tidak memiliki SDM yang mampu melaksanakan penilaian aset HKI. Namun, Indonesia juga dapat mengkaji kebijakan dan pengalaman negara Amerika Serikat dan Malaysia apabila ingin menyerahkan pelaksanaan penilaian
aset HKI kepada lembaga swasta profesional atau Indonesia dapat mengkaji kebijakan dan pengalaman negara Hungaria dan Korea Selatan apabila ingin menugaskan DJKI untuk melaksanakan penilaian aset HKI.
kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Penjaminan, Lembaga Penilai

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Hak Kekayaan Intelektual, Penjaminan, Lembaga Penilai
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	26 Oct 2023 08:14
Last Modified:	26 Oct 2023 08:14
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/12642

Actions (login required)

View Item