Latifah, Ega Saresmi and Wisnaeni, Fifiana and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2022) TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SEMARANG TAHUN 2020_082 HTN 2022. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah merupakan wujud pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas memiliki peran yang sangat penting guna mengawal jalannya demokrasi di Indonesia. Bawaslu Kota Semarang menjalankan tugas dan wewenangnya antara lain dalam melakukan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2020. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2020 dan penanganan pelanggarannya oleh Bawaslu Kota Semarang. Serta, untuk mengetahui kendala yang dihadapi Bawaslu Kota Semarang dalam menangani pelanggaran pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2020.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara guna klarifikasi data. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang Tahun 2020 telah terjadi keseluruhan 45 kasus dugaan pelanggaran pemilihan antara lain 34 pelanggaran administrasi, 4 tindak pidana, dan 7 pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yaitu pelanggaran netralitas ASN. Bawaslu Kota Semarang memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran administrasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang, tindak pidana kepada Penyidik Polrestabes Semarang dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya kepada instansi yang berwenang dalam hal ini pelanggaran netralitas ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Bawaslu Kota Semarang dalam melakukan penanganan pelanggaran telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum guna menjamin kepastian hukum. Kendala yang dihadapi Bawaslu Kota Semarang dalam menangani pelanggaran dipengaruhi oleh faktor substansi hukum yaitu lemahnya materi hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada, faktor struktur hukum yaitu perbedaan pendapat antar lembaga penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, dan faktor kultur hukum yaitu rendahnya tingkat antusiasme masyarakat Kota Semarang untuk melapor dugaan pelanggaran. Selain itu, Bawaslu Kota Semarang juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
Kata Kunci: Bawaslu, Penanganan Pelanggaran, Pemilihan Kepala Daerah

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	10 Nov 2023 03:20
Last Modified:	10 Nov 2023 03:20
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/11856

Actions (login required)

View Item