Wulandari, Nurtyana Putri and Soemarmi, Amiek and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2022) UPAYA PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA MEDIS DAN KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19_084 HTN 2022. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
Full text not available from this repository.Abstract
Munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia pertama kali yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. Masa pandemi COVID-19, tenaga medis dan kesehatan merupakan profesi yang ada di garda terdepan dalam menangani pandemi ini. Namun perlindungan hukum bagi tenaga medis dan kesehatan saat ini seringkali terabaikan karena kebanyakan masyarakat menganggap bahwa hal ini sudah menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan kesehatan. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak yang memenuhi standar nasional yang baik dan terjamin mutu nya. Perumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang kepada tenaga medis dan kesehatan pada masa pandemi COVID-19; dan kendala apa yang dihadapi oleh tenaga medis dan kesehatan dalam memperoleh perlindungan hukum tersebut.
Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif, menggunakan jenis data sekunder dengan metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan, serta metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk membantu memenuhi perlindungan hukum tenaga medis dan kesehatan pada masa pandemi COVID-19, seperti pemberian insentif, dan santunan kematian kepada tenaga medis dan kesehatan yang menangani COVID- 19. Kendala yang dihadapi oleh tenaga medis dan kesehatan dalam memperoleh perlindungan hukum tersebut disebabkan karena birokrasi pemerintah daerah yang sangat rumit, pemberian insentif dan santunan kematian yang banyak mengalami kendala, serta pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak merata. Saran dari permasalahan ini, perlu diterbitkannya peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga medis dan kesehatan dalam pelayanan kesehatan selama pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah dan tenaga kesehatan wajib saling melengkapi untuk mendapatkan keseimbangan hak dan kewajiban tersebut.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Medis dan Kesehatan, COVID- 19
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Subjects: | Law |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
Depositing User: | Users 201 not found. |
Date Deposited: | 10 Nov 2023 03:18 |
Last Modified: | 10 Nov 2023 03:18 |
URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/11852 |
Actions (login required)
View Item |