SILANGIT, ABIA NATHANAEL and Saraswati, Retno and Herawati, Ratna (2022) PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONALITAS WARGA INDONESIA DALAM KEIKUTSERTAAN TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT BERDASARKAN UU NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT_071 HTN 2022. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pengadaan rumah tinggal bagi masyarakat merupakan perwujudan dalam dasar konstitusi bangsa Indonesia tepatnya dalam Pasal 28 H ayat (1) UUDNRI Tahun 1945. Pemenuhan terhadap perumahan sebagai tempat tinggal merupakan tanggung jawab negara untuk memenuhi hak dasar agar masyarakat sejahtera. Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 2016 diciptakan sebagai program penyimpanan dana jangka panjang yang dimanfaatkan untuk pembiayaan
perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Undang-undang ini menjadi pendukung pengupayaan pemenuhan hak masyarakat akan tempat tinggal yang
layak serta menjamin tersedianya dana murah jangka panjang untuk menunjang pembiayaan perumahan rakyat. Dibentuknya undang-undang ini menuai pro dan kontra. UU Tapera secara tidak langsung dianggap menghambat terlaksananya hak konstitusi sebab terdapat unsur paksaan bagi WNI untuk menabung terhadap pengadaan perumahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang tabungan perumahan rakyat bagi Warga Negara Indonesia dan untuk mengetahui mengenai pemenuhan hak konstitusionalitas pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat bagi pekerja Warga Negara Indonesia saat ini Penelitian ini menggunakan metode normatif melalui pendekatan undang-undang. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka untuk dapat dilakukan analisis secara kualitatif terhadap obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang tabungan perumahan rakyat guna untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa tempat tinggal yang layak, dengan menggunakan skema penghimpunan dana. Berkaitan dengan hal tersebut, polemik yang memberatkan timbul terutama klausa “wajib” pada Pasal 7 ayat (1) UU Tapera yang menjadikan penghasilan peserta Tapera dipotong guna simpanan dana Tapera, kemudian himpunan dana tersebut akan dikelola oleh Badan Pengelola Tapera dalam 3 tahapan yaitu; Pengarahan, Pemupukan dan Pemanfaatan dana. Kepesertaan Tapera menjadi keharusan yang bersifat memaksa masyarakat karena harus dipenuhi. Terlebih dalam UU Tapera
tersebut memuat adanya konsekuensi berupa sanksi administratif apabila tidak dilaksanakan. Hadirnya UU Tapera ini akan memberikan suatu anggapan bahwa kewajiban
pemenuhan hak tempat tinggal yang layak berubah menjadi kewajiban masyarakat untuk memenuhinya. Kontra inilah yang membuat UU Tapera tengah diajukan permohonan untuk dilakukannya suatu pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal inilah penulis merasa penerapan UU Tapera berpotensi melanggar Hak Konstitusionalitas Warga Negara.
Kata kunci: Tabungan Perumahan Rakyat, Hak Konstitusional, Tempat Tinggal Layak.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Master Program in Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	10 Nov 2023 03:13
Last Modified:	10 Nov 2023 03:13
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/11721

Actions (login required)

View Item