Ramadhan, Mochamad Abi and Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya and Saraswati, Retno (2022) IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBAWAH UNDANG-UNDANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 93/PUU-XV/2017_072 HTN 2022. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017 yang pada intinya menyebutkan apabila sedang dilaksanakan suatu Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung harus ditunda pemeriksaaanya
apabila Undang-Undang yang menajadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Penerapan Kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan Judicial Review terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta bagaimana Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 tentang Judicial Review di Mahkamah Agung. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas yang ada dalam ilmu hukum serta mengacu kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis ini akan mengambil suatu
permasalahan sebagaimana adanya penelitian dilakukan, hasil penelitian yang selanjutnya diolah dan di analisis untuk di tarik kesimpulannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini ditemukan bawasanya adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Register 93/PUU-XV/2017 yang
berimplikasi pada perubahan pemaknaan kata “dihentikan” menjadi “ditunda pemeriksaannya” akan tidak lagi menimbulkan suatu faham multitafsir pada Pasal 55 Undang-undang Mahkamah Konstitusi, Setelah adanya putusan
Mahkamah Konstituni Nomor 93/PUU-XV/2017 maka menghilangkan praktik yang selama ini dialami oleh para pemohon, hak uji materi di Mahkamah Agung bukan menunda pemeriksaannya tetapi memberikan putusan akhir dengan menyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya tidak akan ditolaknya suatu permohonan hanya karena Undang-undang yang menjadi batu uji pada permohonan tersebut sedang dalam pengujian Mahkamah Konstitusi.
Kata Kunci :Judicial Review, Mahkamah Kosntitusi, Mahkamah Agung, Hak

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	10 Nov 2023 03:11
Last Modified:	10 Nov 2023 03:11
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/11720

Actions (login required)

View Item