AHYAR, AHYAR and Diamantina, Amalia and Ramadhan, Diastama Anggita (2022) KAJIAN YURIDIS PEMBATASAN HAK DIPILIH MANTAN NARAPIDANA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XVI/2019._076 HTN 2022. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pemilihan umum (pemilu) merupakan representasi pelaksanaan demokrasi di negara yang demokratis, termasuk salah satunya Indonesia. Melalui pemilihan umum, pelaksanaan kedaulatan berada di tangan rakyat dapat tercapai, sebagaimana yang
diamanatkan Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. Kedaulatan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat agar demokrasi tidak bertumbuh menjadi mobokrasi atau
oklokrasi, maka dari itu, diperlukan pengaturan dalam pelaksanaan kontestasi pemilu di Indonesia agar tercapai tujuan pemilu sesuai yang diharapkan. Mahkamah Konstitusi
sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, mengeluarkan putusan berkaitan dengan pengaturan
pembatasan hak dipilih bagi mantan narapidana melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 atas uji materi Pasal 7 ayat 2 huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016. Pengaturan syarat yang harus dipenuhi oleh mantan narapidana untuk menggunakan hak dipilih dalam pemilu, masih menuai pro dan kontra yang dihubungkan dengan pembatasan hak asasi atau bentuk pengaturan pemerintah demi kesejahteraan rakyat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dan latar belakang ditetapkannya pengaturan pembatasan hak dipilih bagi mantan narapidana dan untuk memperoleh pemahaman filosofis yuridis mengenai pengaturan pembatasan hak
dipilih bagi mantan narapidana berdasarkan Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, data sekunder yang digunakan meliputi buku, jurnal, artikel ilmiah, dan teori dari ahli hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa alasan dan latar belakang
ditetapkannya pengaturan pembatasan hak dipilih bagi mantan narapidana adalah bahwa negara tetap menjamin pemenuhan hak asasi, namun hak asasi adalah hak yang dapat dikurangi, oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, negara berhak mengurangi hak asasi dengan alasan yang masuk akal berdasarkan undang-undang demi melindungi kepentingan umum yang lebih besar. Melalui pemilihan umum yang jujur dengan pencalonan kandidat yang berintegritas, maka harapan terpilihnya pemimpin yang dapat mensejahterakan rakyat dapat tercapai. Pengaturan pembatasan hak dipilih bagi mantan narapidana ditetapkan MK dengan tiga syarat kumulatif, yaitu bukan pelaku tindak pidana yang diancam pidana lima tahun atau lebih, telah melewati jangka waktu lima tahun dan secara terbuka mengumumkan jati dirinya kepada publik, serta bukan
pelaku kejahatan berulang.
Kata Kunci : Hak Dipilih, Pemilu, Mantan Narapidana, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	16 Nov 2023 03:20
Last Modified:	16 Nov 2023 03:20
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/11708

Actions (login required)

View Item