WIBISONO, RIZKY RACHMATIKA and Herawati, Ratna and Wisnaeni, Fifiana (2022) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) (Studi PKM dan PSBB di Bidang Olahraga)._079 HTN 2022. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia serta dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yang harus diterapkan di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kota Semarang serta dibentuknya Peraturan Wali Kota Semarang nomor 57 Tahun 2020 sebagai acuan penerapan penanganan Covid-19 di Bidang olahraga di kota Semarang . Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis masalah pandemi Covid-19 yang berada di Kota Semarang terkhususnya di bidang Olahraga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 57 Tahun 2020.
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Analisis data dengan kualitatif. Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah Kota Semarang di bidang Olahraga tidak selalu berjalan lancar, adapun hambatan dalam pelaksanaan penerapan kebijakan PSBB dan PKM oleh Pemerintah Kota Semarang di Bidang Olahraga meliputi : Tata Kelola Penanganan Covid-19, Keterbatasan fasilitas untuk melakukan isolasi mandiri, Keterbatasan dana anggaran penanganan,dan Kesulitan menerapkan kebijakan di masyarakat. Dengan adanya hambatan tersebut Pemerintah berupaya memberi solusi penanganan hambatan tersebut, dianatara lain yaitu : Pembentukan satgas khusus Covid-19, Sosialisasi dan edukasi kebijakan atau program penanganan dan pencegahan covid-19 oleh Pemerintah, Menerapkan metode digitalisasi melalui daring sebagai langkah untuk memudahkan masyakarakat mengetahui informasi seputar perkembangan covid, Perancangan dan pembangunan infrastruktur serta tata kelola fasilitas penunjang penanggulangan covid , Memberikan pelatihan usaha rumah tangga guna menunjang perbaikan ekonomi masyarakat dikala pandemi covid-19, Membuat rancangan anggaran dana untuk pengengembangan tata kelola serta infrastruktur penunjang penanganan covid-19.
Kata kunci : Covid-19, Bidang Olahraga, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, pembatasan sosial berskala besar, pembatasan kegiatan masyarakat

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	16 Nov 2023 07:17
Last Modified:	16 Nov 2023 07:17
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/11701

Actions (login required)

View Item