Wiguna, Made Oka Cahyadi (2023) REKONSTRUKSI PENGAKUAN HAK ATAS DRUWE DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA BERBASIS KEADILAN SOSIAL. Doctoral thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Dissertation) Made Oka Cover.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (69kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi atas kerisauan akademik peneliti mengenai,
pengakuan hak atas druwe desa melalui konversi yaitu mengonversinya menjadi
hak milik dalam UUPA, yang tidak sesuai dengan realitas hukum adat di Bali.
Dampaknya terjadi berbagai sengketa terhadap hak atas tanah tersebut. Sengketa
tersebut disebabkan Negara memahami, menginterpretasikan serta
mengontruksikan hak atas druwe desa berbeda dengan yang dipahami oleh krama
desa adat di Bali. Akibatnya tidak tercapai rasa keadilan sebagaimana yang
diharapkan oleh masyarakat.
Fokus studi dalam penelitian ini mengenai tanah hak atas druwe desa yang
dikuasai krama desa adat secara turun temurun sebagai hak menggunakan bukan
kepemilikan, yang kemudian didaftarkan untuk menjadi hak milik. Permasalahan
yang menarik untuk diajukan dalam penelitian ini adalah: (1). Mengapa hak atas
druwe desa dalam UUPA diakui dengan dikonversi menjadi tanah hak milik?; (2).
Mengapa krama desa adat di Bali memaknai hak atas druwe desa dalam ideasional
budaya hukumnya sebagai tanah ulayat?; (3). Bagaimana konstruksi ideal
pengakuan hak atas druwe desa dalam UUPA yang berbasis keadilan sosial?.
Penelitian ini adalah penelitian socio-legal yang termasuk penelitian
kualitatif. Paradigma yang digunakan adalah paradigma konstruktivisme. Dalam
penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari para informan yang terkait
dengan objek penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari penelaahan bahanbahan hukum. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan
kegiatan-kegiatan antara lain, observasi, interview dan interpretasi dokumen.
Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu: Pertama, diaturnya
pengaturan konversi hak atas druwe desa menjadi hak milik sebagaimana diatur
dalam UUPA, disebabkan karena pengaruh politik unifikasi hukum dalam
pembentukan UUPA sebagai peraturan payung mengenai keagrariaan, yang
berkonsekuensi terhadap terjadinya kesatuan hukum dan penyederhanaan hak-hak
atas tanah. Kedua, hak atas druwe desa dimaknai sebagai tanah ulayat karena secara
ideasional budaya krama desa adat di Bali, penguasaan hak atas druwe desa
merupakan realitas yang bermakna untuk menjaga kesetaraan, kebersamaan dan
keharmonisan, bersumber pada ide dasar untuk menjaga eksistensi desa adat dan
keseimbangan unsur-unsur dari konsep Tri Hita Karana. Konsep tersebut menjadi
nilai kebenaran konstitutif bersumber pada Agama. Hak tersebut juga bersumber
secara kognitif pada pengalaman yang telah diwariskan dan terinternalisasi secara
turun temurun dan secara evaluatif timbul dari adanya kesepakatan sosial. Ketiga,
konstruksi ideal pengakuan hak atas druwe desa dalam UUPA yang berbasis
keadilan sosial adalah dengan mengembalikan makna hak atas druwe desa sebagai
hak atas tanah ulayat, tidak dikonstruksikan untuk dikonversi menjadi hak milik
perorangan. Melembagakan hak atas druwe desa sesuai dengan prinsip, konsep dan
karakterisktik haknya, karena konsep dasar dari hak tersebut bersumber pada nilainilai tradisi, sosial, budaya dan religi krama desa adat berdasarkan ideasional
budayanya. Terlebih hak atas druwe desa sebagai hak masyarakat hukum adat
diakui berdasarkan hukum Internasional dan hak asasi manusia.

Actions (login required)

View Item