Nugraha, Rahadian Prima (2023) POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DAERAH KHUSUS DAN ISTIMEWA DI INDONESIA. Doctoral thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Dissertasi) Rahadian P. Nugraha Cover.pdf - Accepted Version Download (123kB)

Abstract

Para pendiri bangsa dengan sangat bijaksana telah menentukan bahwa bentuk negara
Indonesia adalah kesatuan. Disadari pula bahwa negara yang akan didirikan memiliki
keragaman unsur negara-bangsa, sehingga memerlukan sebuah pengikat nilai kesatuan, yaitu
Pancasila yang menghendaki agar berbagai unsur keragaman tersebut dikelola dan
dimanfaatkan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, termasuk di dalamnya
keberadaan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Atas dasar pondasi itulah konstitusi
kemudian mengamanatkan kepada negara untuk mengakui serta menghormati kekhususan dan
keistimewaan daerah dalam norma Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang menjadi alas hukum
bagi pembentukan daerah khusus dan istimewa di Indonesia. Namun hingga saat ini, belum
terdapat rancangan besar tentang kebijakan pembentukan daerah khusus dan istimewa di
Indonesia. Hal demikian disatu sisi menyebabkan daerah tidak memiliki ruang untuk
mengajukan otonomi yang bersifat khusus atau istimewa, dan di sisi lain, semakin menguatkan
anggapan bahwa pemberian otonomi khusus atau istimewa kepada daerah hanyalah merupakan
upaya rekonsiliasi pusat untuk meredam gerakan separatis di daerah. Oleh karena itu, penelitian
ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana politik hukum
pembentukan daerah khusus dan istimewa di Indonesia serta bagaimana model ideal
pembentukan daerah khusus dan istimewa di Indonesia.
Penelitian ini adalah penelitian normative dengan paradigma post-positivis serta
menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, historis dan konsep. Sumber data
sekunder akan dianalisis secara kualitatif untuk mendeskrepsikan politik hukum pembentukan
daerah khusus dan istimewa di Indonesia serta dianalisis dengan menggunakan beberapa teori
dan konsep, yaitu antara lain, teori tentang negara hukum dan teori tentang politik hukum serta
asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, konsep negara kesatuan, negara
hukum Pancasila dan desentralisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, semakin
kuatnya proses demokratisasi menyebabkan pola pembagian kewenangan dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah menjadi lebih akomodatif sehingga mengukuhkan
desentralisasi yang bersifat asimetris. Namun demikian, titik berat dalam desentralisasi
seharusnya bukan pada sifat asimetrisnya, melainkan lebih bersifat partisipatif sehingga akan
menciptakan desentralisasi yang bersifat deliberative. Selain itu, politik hukum pembentukan
daerah khusus dan istimewa menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang awalnya bersifat
retrospektif dengan menggunakan pendekatan top down menjadi bersifat prospektif dan
menggunakan pendekatan bottom up sehingga menjadi lebih partisipatif. Kedua, model
pembentukan daerah khusus dan istimewa yang ideal adalah dilakukan dengan menggunakan
pendekatan top down dan bottom up sekaligus agar dapat memberikan ruang partisipatif kepada
pemerintah daerah untuk mendapatkan otonomi khusus atau istimewa berdasarkan jenis, ruang
lingkup dan kriteria kekhususan atau keistimewaan selaras dengan visi, misi dan tujuan negara
yang dirumuskan dalam suatu undang-undang tentang pembentukan daerah khusus dan
istimewa di Indonesia

Actions (login required)

View Item