Triningsih, Anna (2023) DESAIN IDEAL PENERAPAN KETENTUAN SYARAT FORMIL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2008-2021). Doctoral thesis, Universitas Diponegoro.

Text (DISSERTATION) ANNA TRININGSIH COVER.pdf - Accepted Version Download (373kB)

Abstract

Pengaturan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam perjalanan sejarah penormaannya mengalami perubahan, yang semula disebut Pilkada berubah menjadi Pemilukada merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pilkada tersebut MK diberikan batasan atau syarat formil terhadap sengketa hasil pemilihan yang bisa diajukan ke MK sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan dalam disertasi ini adalah i) Bagaimana penerapan ketentuan syarat formil penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi tahun 2008-2021; (ii) Bagaimana desain ideal penerapan ketentuan syarat formil penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif kualitatif dengan paradigma Post Positvisme yang mengggunakan pendekatan undang-undang, kasus, dan sejarah yang akan memudahkan penelitian dalam mempelajari dasar-dasar atau landasan hukum sebagai bahan kajian. Penelitian ini menganalisa ketentuan syarat formil dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi, UUD NRI 1945, UU MK, UU Pilkada dan Putusan Mahkamah Konstitusi serta peraturan terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tersebut. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sejak 2008-2021 MK melaksanakan kewenangannya, MK mempertimbangkan ketentuan syarat formil dalam perkara perselisihan tentang hasil Pemilukada. Dalam penerapan ketentuan syarat formil pada rezim Pemilukada tersebut ditemukan 15 putusan yang mempertimbangkan ketentuan syarat formil tersebut diterapkan secara ketat/kaku dan 1 (satu) putusan yang diterapkan secara longgar. Sedangkan dalam menangani penyelesaian perselisihan hasil Pilkada terdapat 4 (empat) ketentuan syarat formil yaitu kewenangan mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) pemohon terdiri dari kepesertaan pemohon dan ambang batas pengajuan permohonan, serta tenggang waktu pengajuan permohonan. Terdapat 17 (tujuh belas) putusan terkait penerapan ketentuan syarat formil pada rezim Pilkada yang diteliti, yaitu 3 (tiga) putusan yang mengenyampingkan ketentuan syarat formil kewenangan mahkamah, 11 (sebelas) putusan yang mengenyampingkan ketentuan syarat formil mengenai kedudukan hukum (legal standing) pemohon mengenai ambang batas pengajuan permohonan, dan 6 (enam) putusan yang mengenyampingkan ketentuan syarat formil terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. Adapun desain ideal penerapan ketentuan syarat formil dalam penanganan perkara perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah di MK yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah MK dapat melakukan penerapan terhadap ketentuan syarat formil dalam menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah dengan memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan MK dengan mempertimbangkan (i) fungsi MK sebagai pengawal “konstitusi” dan “demokrasi”, yaitu MK berperan sebagai lembaga negara pengawal konstitusi yang menjamin hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara serta MK juga berperan sebagai pengawal demokrasi yang menjamin proses demokrasi, dalam hal ini Pilkada, berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konstitusi; (ii) dasar pertimbangan hukum Putusan MK dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan kepala daerah menggunakan peraturan perundang-undangan, meliputi UUD NRI 1945, UU MK, UU Pilkada dan Peraturan MK, walaupun kewenangan memutus perselisihan tentang hasil Pilkada merupakan kewenangan sementara yang diberikan oleh UU Pilkada.

Actions (login required)

View Item