Sumaya, Pupu Sriwulan (2023) REKONSEPTUALISASI TANAH WEWENGKON KASULTANAN KASEPUHAN CIREBON SEBAGAI TANAH HAK MILIK ADAT BERBASIS KEADILAN. Doctoral thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Dissertation) PUPU SRIWULAN SUMAYA Cover.pdf - Accepted Version Download (36kB)

Abstract

Fokus studi penelitian ini adalah rekonseptualisasi tanah wewengkon
Kasultanan Kasepuhan Cirebon, fokus studi ini kemudian dihubungkan dengan
konsep keadilan. Fokus penelitian ini dipandang penting dikarenakan tanah
wewengkon Kasultanan Kasepuhan Cirebon sebagai tanah turun temurun telah
dikonsepkan berbagai ragam yang berujung pada konflik antara Pemerintah Kota
Cirebon dengan Kasultanan Kasepuhan Cirebon bahkan meluas sampai pada
masyarakat penggarap.
Permasalahan dalam penelitian ini yakni pertama mengapa tanah
Kasultanan Kasepuhan Cirebon dikonsepkan sebagai tanah bekas swapraja, kedua
mengapa tanah Kasultanan Kasepuhan Cirebon dikonsepkan sebagai tanah
wewengkon, ketiga bagaimana rekonseptualisasi tanah wewengkon Kasultanan
Kasepuhan Cirebon sebagai tanah hak milik adat berbasis keadilan.
Untuk menjawab atau menganalisa permasalahan tersebut, dilakukan
penelitian dengan social setting di Kasultanan Kasepuhan Cirebon, sebagai bahan
perbandingan dalam penelitian tersebut yakni Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan
Surakarta berikut dokumen terkait yang tersimpan di perpustakaan arsip nasional
dan perpustakaan Leiden Belanda. Paradigma yang digunakan kontruktivisme
didukung oleh teori Interaksionalisme Simbolik, Pluralisme Hukum dari Werner
Menski, dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan socio-legal.
Data sekunder dianalisis secara interprestasi hermeneutika dan data primer
diperoleh dari observasi dan wawancara.
Penelitian ini menunjukan: (i) tanah wewengkon Kasultanan Kasepuhan
Cirebon dikonsepkan tanah bekas swapraja berdasarkan pemahaman dari
pemerintah; (ii) tanah Kasultanan Kasepuhan Cirebon dikonsepkan sebagai tanah
wewengkon, karena Kasultanan Kasepuhan tidak pernah melakukan perjanjian
kontrak politik baik lange contracten maupun korte verklaring, dikuatkan kembali
dengan adanya putusan MA Nomor 558/K/Pdt/1997, Nomor 1825 K/Pdt/2002, dan
Nomor 311. PK/Pdt/2009; (iii) rekonseptualisasi tanah wewengkon Kasultanan
Kasepuhan Cirebon sebagai tanah hak milik adat berbasis keadilan dengan
mendudukan sebagai hak milik adat secara turun temurun sebagaimana di atur
dalam Pasal 5 UUPA.
Temuan di atas, direkomendasikan baik dari tataran teoritik maupun
praktis, yakni tataran teoritik perlunya rekonseptualisasi terhadap tanah wewengkon
Kasultanan Kasepuhan Cirebon meliputi aspek historis, sosiologis dan politik
(kebijakan negara) sedangkan rekomendasi dalam tataran praktis perlu dilengkapi
dengan adanya kebijakan regulasi yang berbasis keadilan.

Actions (login required)

View Item