Romadlon, Suryo Gilang (2023) Politik Hukum Penerapan Asas Kewarganegaraan Ganda di Indonesia (Upaya Perubahan Hukum Kewarganegaraan Sebagai Perlindungan Hak Diaspora Indonesia). Doctoral thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Dissertation) Suryo Gilang Romadlon Cover.pdf - Accepted Version Download (217kB)

Abstract

Globalisasi menjadi suatu keniscayaan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat dunia, dan bukan hanya peredaran manusia dari satu negara ke negara yang lain semata, namun juga mengakibatkan adanya penyebaran ilmu pengetahuan dan akulturasi yang berimplikasi pada perubahan hukum suatu negara. Hukum yang dimaksud tentunya terkait dengan bagaimana sebuah negara mengatur warga negara nya agar tercapainya sebuah tujuan negara. Hal yang demikianlah yang membuat Indonesia kemudian mengatur asas hukum yang akan diterapkan, khususnya mengenai kewarganegaraan Indonesia.
Penelitian normatif berparadigma post positivis ini akan menggali bagaimana permasalahan ini akan dijawab. Mulai dari perkembangan hukum kewarganegaraan di Indonesia terutama terkait penerapan asas kewarganegaraan ganda sebagai upaya perlindungan hak diaspora Indonesia (berdasarkan Politik Hukum Ideal, Politik Hukum Konstitusional dan Politik Hukum Instrumental) serta proses analisa evaluatif dan proyektif terhadap issue penerapan asas kewarganegaraan ganda hingga politik hukum. Tidak hanya terkait dengan hal tersebut, namun juga ekses-ekses yang kemudian akan muncul apabila asas tersebut diterapkan di Indonesia, tentunya berimplikasi pada perubahan hukum kewarganegaraan Indonesia.
Adapun hasil penelitian daripada penelitian ini adalah secara norma, asas hukum kewarganegaraan ganda tersebut relevan diterapkan di Indonesia dengan beberapa catatan, yaitu selama masih sesuai dengan sila kedua dan ke lima Pancasila, sesuai dengan amanat konstitusi dalam Pasal 26, dan juga diatur dalam ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan. Hal demikian membuat perlunya ada perubahan terhadap Undang Nomor 12 Tahun 2006 guna mengakomodir keinginan para diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Berdasarkan basis argumen perlindungan hak asasi manusia para diaspora tersebut maka permasalahan tersebut akan didalami secara komprehensi hingga mencapai hasil yang menjadi win win solution bagi semua kalangan masyarakat Indonesia.
Hukum Kewarganegaraan Indonesia juga memiliki beberapa permasalahan kewarganegaraan lain yang bersinggungan. Semua permasalahan tersebut akan dijawab dengan pisau analisis teori-teori seperti teori hak asasi manusia, teori kewarganegaraan, teori kebijakan publik dan teori perundang-undangan. Kesimpulan dan saran dalam penelitian ini adalah usulan diakomodirnya asas kewarganegaraan ganda bagi diaspora dengan beberapa kualifikasi atau pembatasaan dengan mempertahankan nilai Pancasila (ideal), berpegang pada konstitusi (konstitusional) serta peraturan hukum pelaksana (instrumental). Perubahan tersebut didasari atas analisa mengukur serta mempertimbangkan apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan jika menerapkan asas kewarganegaraan ganda di Indonesia. Menjadi lebih lengkap dengan disertai juga perbandingan hukum kewarganegaraan antara Indonesia dan beberapa negara lain di dunia.

Actions (login required)

View Item