Wulandari, Cahya (2023) FORMULASI MEDIASI PENAL BERBASIS FALSAFAH BELOM BAHADAT DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL (Studi Kasus di Adat Dayak Ngaju). Doctoral thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Disertation) CAHYA WULANDARI Cover.pdf - Accepted Version Download (83kB)

Abstract

Proses penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal berdasar kearifan
lokal sudah lama dikenal dan menjadi tradisi di masyarakat Sulawesi, Sumatera
Barat, Papua, Bali, NTT, NTB, Aceh, Suku Tengger, Suku Baduy dan Suku Dayak
di Kalimantan. Socio-legal research dengan paradigma konstruktivisme
menemukan adanya proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh
masyarakat adat Dayak melalui mediasi penal dengan berbasis pada kearifan lokal
(Falsafah Belom Bahadat) yang dibahas menggunakan teori-teori ilmu hukum dan
ilmu sosial.
Fokus studi mencakup proses penyelesaian perkara pidana di masyarakat adat
Dayak, alasan digunakannya kelembagaan adat dan formulasi mediasi penal
berbasis kearifan lokal. Penyelesaian perkara pidana dilaksanakan oleh Mantir Let
Adat, Damang Kepala Adat, Ketua Dewan Adat Dayak maupun Majelis Adat Dayak
Nasional di tiap tingkatan. Faktor keadilan, masyarakat dan budaya hukummenjadi
penyebab kelembagaan adat Dayak digunakan dalam proses penyelesaianperkara
pidana komunitas adat Dayak Ngaju. Beberapa perkara pidana tersebut
diantaranya kasus pencemaran nama baik, kasus pelecehan seksual, kasus
pembakaran ladang, kasus KDRT, kasus kecelakaan lalu lintas, dan kasus
penganiayaan diselesaikan melalui kelembagaan adat Dayak.
Proses penyelesaian perkara pidana di masyarakat adat Dayak Ngaju melalui
mediasi penal berdasar pada nilai-nilai Pancasila (nilai Ketuhanan, Kemanusiaan
dan Kemasyarakatan) sesuai dengan budaya Bangsa Indonesia sehingga penting
dilakukan formulasi mediasi penal dalam bentuk Hybrid Penal Mediation yang
dapat menjadi salah satu alasan dihentikannya penyidikan dan atau penuntutan
dalam pembaruan hukum pidana. Pada hakekatnya, hukum diciptakan untuk
manusia sehingga harus memanusiakan manusia itu sendiri, menempatkan para
pihak pelaku dan korban sebagai subjek dalam proses penyelesaian perkara pidana
serta mengakomodir kepentingan para pihak yang berperkara.

Actions (login required)

View Item