JASMINDYANARI, PRADHANIKA and Rahayu, Rahayu and Setiyono, Joko (2022) IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN NEGARA TERHADAP HAK ATAS PENDIDIKAN MELALUI PEMBERLAKUAN SISTEM ZONASI PADA PENDIDIKAN MENENGAH ATAS DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL. -029 HI 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pendidikan memiliki peran penting bagi peningkatan kualitas individu. Melalui pendidikan seseorang dapat berkembang, menjadi maju, bahkan sejahtera. Pendidikan juga menjadi penting karena pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia sekaligus menjadi kewajiban negara untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak atas pendidikan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupaya memenuhi kewajiban negara terhadap hak atas pendidikan warga negaranya melalui kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, tetapi dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut masih menimbulkan permasalahan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemenuhan kewajiban negara terhadap hak atas pendidikan melalui pemberlakuan sistem zonasi pada pendidikan menengah atas di Kabupaten Gunungkidul. Metode penelitian yang digunakan adalah metode socio-legal research yang dilakukan dengan pengumpulan
data primer dan sekunder. Data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan, dianalisis secara kualitatif, dan dilakukan pembahasan untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi yang berlaku di Kabupaten Gunungkidul diatur melalui Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2021/2022 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2021 yang dilaksanakan melalui koordinasi antar Lembaga yang bersifat top down. Selanjutnya, implementasi pemenuhan kewajiban negara terhadap hak atas pendidikan melalui pemberlakuan sistem zonasi pada
pendidikan menengah atas di Kabupaten Gunungkidul sebagaian besar telah terpenuhi. Namun, masih belum dilakukan secara maksimal sehingga Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta harus dapat mengeluarkan kebijakan terkait zonasi secara jelas dan mampu mengakomodir penambahan jumlah sekolah menengah atas negeri di
wilayah Kabupaten Gunungkidul.
Kata Kunci: hak atas pendidikan; sistem zonasi; kewajiban negara.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Subjects:	Law
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law
Depositing User:	Mr Perpus FH1
Date Deposited:	27 Feb 2024 04:55
Last Modified:	27 Feb 2024 04:55
URI:	https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/11415

Actions (login required)

View Item