Afiananto, Daffa Dwi and Dewi, I Gusti Ayu Gangga Santi and Triyono, Triyono (2022) ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAGI HASIL PERIKANAN DARAT WADUK GAJAH MUNGKUR DI KABUPATEN WONOGIRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 1964. -107 PDT 2022. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.
![]() |
Text
DAFFA DWI AFIANANTO-cover.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
DAFFA DWI AFIANANTO-abstrak.pdf Download (182kB) |
![]() |
Text
DAFFA DWI AFIANANTO-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (391kB) |
![]() |
Text
DAFFA DWI AFIANANTO-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB) |
![]() |
Text
DAFFA DWI AFIANANTO-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (507kB) |
![]() |
Text
DAFFA DWI AFIANANTO-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB) |
![]() |
Text
DAFFA DWI AFIANANTO-dapus.pdf Download (1MB) |
Abstract
Bagi hasil perikanan adalah suatu perjanjian dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan yang dilakukan antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dengan penggarap tambak. Dalam perjanjian tersebut para pihak yang terikat dalam perjanjian bagi hasil masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu menurut pembagian yang telah disetujui sebelumnya. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Melalui undang-undang ini, diharapkan kesejahteraan para nelayan dapat terjamin. Namun dalam pelaksanaannya terdapat sebab-sebab tertentu yang membuat masyarakat nelayan UD. Mujur Tilapia dan RG Fish di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri tidak melaksanakan apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil perikanan Waduk Gajah Mungkur, penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 pada perjanjian bagi hasil perikanan Waduk Gajah Mungkur, dan faktor�faktor apa yang menjadi penyebab tidak terlaksananya Undang-undang Nomor 16
Tahun 1964. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa UD. Mujur Tilapia dan RG Fish merupakan usaha perikanan atas upah, dimana jumlahnya ditentukan secara pasti di perjanjian awal. Seluruh kegiatan yang berjalan tidak berpedoman pada Undang�undang Nomor 16 Tahun 1964 melainkan dengan peraturan yang mereka tentukan sendiri berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, kuatnya pengaruh adat, dan isi dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat nelayan. Dengan kata lain, penerapan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1964 masih belum berjalan seperti yang diharapkan oleh pemerintah.
Kata Kunci : Bagi Hasil, Perjanjian, Perikanan Darat
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Bagi Hasil, Perjanjian, Perikanan Darat |
Subjects: | Law |
Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
Depositing User: | Mr Perpus FH1 |
Date Deposited: | 06 Dec 2024 01:50 |
Last Modified: | 06 Dec 2024 01:50 |
URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/11309 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |