Search for collections on Undip Repository

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERNYATAAN PAILIT OLEH DEBITOR BADAN HUKUM (PT) MENURUT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/KMA/SK/IV/2020 TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU PANDUAN PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG_153 DG 2022

WIDAYATI, GALUH WIDI and Mahmudah, Siti and Njatrijani, Rinitami (2022) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERNYATAAN PAILIT OLEH DEBITOR BADAN HUKUM (PT) MENURUT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/KMA/SK/IV/2020 TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU PANDUAN PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG_153 DG 2022. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Full text not available from this repository.

Abstract

Proses kepailitan dimulai ketika terdapat permohonan yang kemudian dilaksanakan pemeriksaan ketika persidangan yang terbuka untuk umum agar diperoleh persyaratan utama yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Tahun 2020 pemerintah sepertinya memperkuat Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 dengan Kemenkumham juga telah menerbitkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang memberlakukan Buku Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi perusahaan badan hukum (PT) yang mengalami Kepailitan seperti bagaimana penyelesaian debitor badan hukum (PT) setelah dinyatakan pailit menurut buku pedoman. Metode penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini yakni menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang berdasarkan sumber data primer dan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan menggunakan 2 data yaitu data primer bersumber dari wawancara dan observasi serta data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.
Hasil penyelesaian yakni ada 3 aspek krusial yang penting untuk diketahui oleh publik berkenaan dengan sengketa kepailitan yakni kompensasi yang relatif pada peradilan, jangka waktu proses, dan seluk beluk putusan. Beberapa hambatan- hambatan yang dihadapi seperti itikad tidak baik dari debitor yang tidak jujur dan tidak kooperatif. Ketidakhadiran ketika rapat ini menekankan piutang, menyembunyikan atau melakukan penjualan aset sebelum pernyataan putusan pailit serta dan yang terbatas untuk pembiayaan pengurus serta membereskan harta pailit.

Kata Kunci : Pengembang, Kepailitan, Keputusan Mahkamah Agung.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Perpus FH1
Date Deposited: 22 Mar 2024 03:07
Last Modified: 22 Mar 2024 03:07
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/11222

Actions (login required)

View Item View Item