Andre, Gusti Muhammad (2022) KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP LGBT SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF PANCASILA DAN HAK ASASI MANUSIA. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Tesis) ANDRE COVER.pdf - Accepted Version Download (92kB)

Abstract

LGBT merupakan perilaku yang memberi banyak dampak negatif, salah
satunya adalah dampak kesehatan. Dimana penularan penyakit HIV tertinggi
ditularkan oleh hubungan seksual LGBT. Banyak penolakan yang dilakukan oleh
masyarakat, ormas agama dan LSM. Gugatan dilakukan oleh AILA Indonesia
kepada Mahkamah Konstitusi agar mengkriminalisasi LGBT. Dalam putusannya
Mahkamah Konstitusi terbelah, diantaranya 4 menerima putusan tersebut dan 5
menyerahkan kepada kebijakan legislatif untuk merumuskan LGBT dalam kitab
undang-undang hukum pidana. Namun kendatipun demikian dalam
perkembanganya draft RUU KUHP 2019 tidak sama sekali merumuskan LGBT
sebagai tindak pidana, sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. berdasarkan
uraian tersebut maka permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut:
mengapa kebijakan formulasi hukum pidana terhadap LGBT sebagai tindak pidana
saat ini tidak sesuai dengan Pancasila dan HAM, bagaimanakah dampak dari
kebijakan formulasi hukum pidana terhadap LGBT sebagai tindak pidana yang
tidak sesuai dengan Pancasila dan HAM, bagaimanakah kebijakan formulasi
terhadap LGBT sebagai tindak pidana dalam perspektif Pancasila dan HAM di
masa yang akan datang sehingga menekan perkembangan LGBT di Indonesia.
Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan statute approach,
comparative approach dan conseptual approach. Spesifikasi penelitian ini
menggunakan tipe deskriptif analitis, sumber dan jenis data menggunakan sumber
data primer, data sekunder (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan
hukum sekunder, bahan hukum tersier) dan teknik pengumpulan data ditempuh
dengan melakukan penelitian kepustakaan.
Undang-undang 12 tahun 2011 tentang peraturan pembuatan pembuatan
perundang-undangan menyatakan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber
hukum, maka nilai-nilai yang ada dalam Pancasila harus dikejawantahkan dalam
KUHP. Begitu juga dengan nilai-nilai pada HAM yang telah dikejawantahkan
dalam pasal 28 UUD NRI 1945. LGBT banyak menimbulkan dampak negatif yang
ada dimasyarakat baik dampak kesehatan, dampak pendidikan, dampak sosial dan
lain-lain. Analisis berdasarkan kajian perbandingan, maka ius constituendum
terhadap LGBT diformulasikan sebagai tindak pidana pencabulan, perzinaan dan
kesusilaan dimuka umum.

Actions (login required)

View Item