Hasiholan, Theodorus Agustinus and Subowo, Ari (2021) PERAN STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN RUMAH IBADAT DI KOTA BEKASI/36/ADM.PUBLIK/2021. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text Cover - Skripsi.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text Bab 1 - Skripsi.pdf - Published Version Download (594kB)
	Text BAB II - Skripsi.pdf - Published Version Download (485kB)
	Text BAB III - Skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (773kB)
	Text BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (417kB)
	Text BAB V - Skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (329kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (332kB)
	Text Lampiran.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (747kB)

Abstract

ABSTRAK
Efektif atau tidaknya suatu kebijakan bergantung pada peran masing-
masing stakeholders yang terdapat dalam kebijakan tersebut. Hal
tersebut juga berlaku dalam pemberian izin pembangunan rumah
ibadah yang dalam beberapa hal kerap terjadi konflik antar
stakeholders. Pemerintah Kota Bekasi telah menyusun Peraturan Wali
Kota Bekasi No. 107 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin
Pembangunan Rumah Ibadah. Namun, ternyata peraturan tersebut
belum dilaksanakan maksimal oleh masing-masing stakeholders yang
dibuktikan dengan kerap terjadi konflik terkait pembangunan rumah
ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis peran
stakeholders serta mengidentifikasi pemahaman para aktor terhadap
peran yang dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan Badan
Kesbangpol merupakan Context Setter dengan peran Policy Creator,
Fasilitator, dan Koordinator. FKUB Kota Bekasi merupakan Key
Players yang memiliki peran koordinator, fasilitator, dan implementer.
Kanwil Kementerian Agama Kota Bekasi merupakan key Players yang
memiliki peran Policy Creator, Fasilitator, dan Implementer. Badan
Kessos Sekretariat Daerah kota Bekasi merupakan Context Setter
dengan peran Fasilitator dan Implementer. Kecamatan merupakan
Crowd dengan peran sebagai Fasilitator. Kelurahan merupakan Crowd
dengan peran sebagai Fasilitator. Mengenai pemahaman terdapat dua
faktor pendukung dalam pemberian izin pembangunan rumah ibadah di
Kota Bekasi, yaitu nilai dan komunikasi. Sedangkan dua faktor
penghambat lainnya adalah komunikasi dan juga sumber kebijakan.
Kata kunci: peran stakeholders, kemerdekaan beragama dan
berkeyakinan, kebijakan pendirian rumah ibadah

Actions (login required)

View Item