Nauli, Vanessa Yuvita (2022) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE). Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) Vanessa Cover.pdf - Accepted Version Download (92kB)

Abstract

Kejahatan korupsi dilakukan secara terorganisir, pemberantasan tindak pidana
korupsi di Indonesia pada dasarnya harus memuat dua landasan utama yaitu,
menciptakan semangat penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi serta
upaya pengembalian asset dan keuangan negara. Penerapan prinsip retributive justice
yang hanya memiliki fokus dan tujuan untuk memberikan penghukuman kepada
pelaku tindak pidana korupsi, mengesampingkan aspek pengembalian keuangan
negara yang sejatinya tidak kalah penting. Gagasan baru yang dapat memberikan
peluang lebih besar dalam penegakan hukum dan bagi negara untuk memperoleh
pengembalian kerugian keuangan negara. Berangkat dari pemahaman tersebut,
konsep Restorative Justice dipandang sebagai titik awal perubahan paradigma
pemberantasan korupsi
Metode Penelitian yang digunakan dalam peneliian adalah yuridis normatif
dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan konseptual serta
pendekatan perbandingan dengan teknik kepustakaan berdasarkan bahan hukum
primer dan sekunder guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian ini pertama, Pendekatan keadilan restoratif dalam perkara
tindak pidana korupsi sebagai upaya ideal dalam rangka pemulihan kejahatan
tersebut. Hukuman yang bersifat jasmani sejauh ini belum terbukti secara efektif
untuk mengurangi atau mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.
Kondisi tersebut menyebabkan fokus dan energi penegak hukum serta anggaran
negara hanya tertuju pada upaya penghukuman fisik pelaku kejahatan daripada fokus
pada pemulihan akibat dari kejahatan yang dilakukan. Keadilan restoratif sebagai
penyelesaian suatu perkara pidana berorientasi terhadap upaya upaya perbaikan dan
pemulihan kerugian keuangan negara sebagai akibat kejahatan korupsi. Kedua,
konsep Restorative Justice di masa yang akan datang tidak berupaya untuk
menghilangkan sanksi pidananya. Melainkan memiliki orientasi untuk menjatuhkan
hukuman yang lebih berguna bagi pemulihan dan pengembalian kerugian negara
yang disebabkan oleh korupsi. Sehingga konsep Restorative Justice lebih
mengutamakan penjatuhan sanksi yang bermanfaat untuk menutupi kerugian negara,
daripada memberikan hukuman secara fisik terhadap koruptor. Penggantian kerugian
negara atas perbuatan pelaku korupsi tidak dimaksudkan untuk menghilangkan
hukuman penjara yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Melainkan sebagai suatu
solusi untuk memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak melakukan kejahatan
serupa di masa yang akan datang.

Actions (login required)

View Item