Araminta, Safira Janet and Marom, Aufarul and Nurcahyanto, Herbasuki (2021) ANALISIS AGENDA SETTING PROSES PEMEKARAN WILAYAH KELURAHAN KADIPIRO, KECAMATAN BANJARSARI, KOTA SURAKARTA/30/ADM.PUBLIK/2021. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text COVER.pdf - Published Version Download (789kB)
	Text BAB I.pdf - Published Version Download (730kB)
	Text BAB II.pdf - Published Version Download (733kB)
	Text BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (306kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (420kB)

Abstract

Pemekaran wilayah Kelurahan Kadipiro merupakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2017 sebagai jalan untuk mengatasi permasalahan kependudukan dan kewilayahan yang besar di daerah ini. Namun dalam penyusunan kebijakan ini diketahui terdapat berbagai persoalan, diantaranya persoalan rentang kendali di tiap kelurahan di Kota Surakarta yang relatif kecil, komposisi kepegawaian di Pemerintah Kota Surakarta yang sudah ideal, hingga ketentuan luasan minimal sebagai persyaratan pemekaran yang tidak terpenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses agenda setting pada pemekaran wilayah di Kelurahan Kadipiro serta mengetahui model agenda setting yang terjadi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta analisis dokumen pendukung lain. Hasil penelitian menunjukkan proses agenda setting dalam pemekaran wilayah di Kelurahan Kadipiro masih belum berjalan dengan baik, dimana ditemukannya berbagai persoalan pada beberapa fenomena. Pada proses awal pembahasan usul kebijakan pemekaran adanya sejumlah warga Kelurahan Kadipiro yang menolak usul tersebut. Persoalan lain yang muncul terjadi di dalam proses teknokratis serta dinamika pembahasan diantara pemangku kepentingan, dimana disadari oleh para aktor kebijakan bahwasanya terdapat salah satu persyaratan yang tidak dapat dipenuhi bagi Kelurahan Kadipiro untuk melanjutkan pemekaran wilayah namun dipakainya indikator jumlah penduduk serta PP Nomor 78/ 2007 sebagai ukuran penilaian tambahan yang kemudian hal ini digunakan sebagai rasionalisasi pertimbangan untuk tetap melanjutkan kebijakan tersebut. Berdasarkan proses pembahasannya, agenda setting pemekaran wilayah Kelurahan Kadipiro termasuk dalam model persuasif. Adapun berdasarkan inisiatif dan perluasan isunya, agenda setting pemekaran wilayah Kelurahan Kadipiro ini termasuk model inisitaif luar.

Kata Kunci : Pemekaran Wilayah, Agenda Setting, Kebijakan Publik

Actions (login required)

View Item