Noor, Iswan (2022) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI BERBASIS NILAI KEADILAN. Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) Iswan Covert.pdf - Accepted Version Download (0B)

Abstract

Tindakan korupsi selalu mengalami perkembangan. Keterlibatan korporasi
sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam impelemntasinya tidak cukup jika
dipidananya pengurus saja untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang
dilakukan oleh subjek hukum pelaku. Sehingga diperlukan pemidanaan korporasi
didasarkan kepada atau mengandung tujuan pemidanaan baik yang bersifat preventif
(khusus) dan tindakan represifPenjatuhan pidana terhadap korporasi dalam
melakukan tindak pidana Korupsi apakah sesuai dengan nilai keadilan, mengingat
perbuatan yang dilakukan oleh Korporasi menjadi permasalahan yang besar yang
memiliki peran yang vital sebagai subjek hukum yang kompleks kejahatan korupsi
yang dilakukan bedampak sistemik. Permasalahan yang akan dikaji terkait kebijakan
hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi yang dilakukan
oleh korporasi dan kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak
pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi berbasi nilai keadilan di masa datang.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif
dengan menggunakan pendeketan masalah yakni perundang-undangan, konseptual
dan perbandingan sebagai dasar untuk melakukan analisis. Teknis analisis
yangdigunakan adalah studi kepustakaan dengan menginventarisir ketentuan bahan
hukum primer dan sekunder serta tersier yang sesuai dengan permasalahan yang
dikaji guna menermukan jawaban atas masalah tersebut.
Hasil penelitian dalam rumusan masalah pertama, korporasi sebagai subjek
hukum pelaku korupsi yang dilakukan oleh korporasi mengakibatkan berbagai
kerugian dalam keuangan dan perekonomian Negara keberadaan korporasi memiliki
andil yang besar dalam penyusunan perumusan kebijakan untuk masyarakat yang
dilakukan oleh pejabat pemerintah. Hal tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh
korporasi untuk melakukan upaya tindak pidana di bidang ekonomi seperti, korupsi.
Korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut berpotensi mengalir dalam
sumber pemasukan dan kas yang dimiliki oleh Korporasi tersebut. Rumusan masalah
kedua, kebijakan dimasa mendatang mengenai korporasi sebagai subjek hukum
pidana berdasarkan nilai keadilan dalam menangulangi tindak pidana korupsi oleh
korporasi diperlukan penyatuan konsep nilai keadilan dengan teori identifikasi.
Penyatuan konsep tersebut pada akhirnya akan membentuk gagasan penanggulangan
korupsi oleh korporasi yang menjunjung tinggi nilai nilai keadilan dan hak asasi
manusia. Perkembangan pemikiran yang memasukkan korporasi sebagai bagian dari
subyek hukum telah melahirkan gagasan baru terkait penerapan pertanggungjawaban
pidana korporasi. Sehingga kesalahan yang telah dilakukan oleh pengurusnya tidak
dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana korporasi.

Actions (login required)

View Item