Masyhurah, Masyhurah and Yuniningsih, Tri and Dwimawanti, Ida Hayu (2021) ANALISIS PERANSTAKEHOLDER DALAM KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI KOTA SEMARANG\09\ADM.PUBLIK\2021. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text COVER.pdf - Published Version Download (919kB)
	Text BAB 1.pdf - Published Version Download (657kB)
	Text BAB 2.pdf - Published Version Download (718kB)
	Text BAB 3.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text BAB 4.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (420kB)
	Text BAB 5.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Anak rentan menjadi korban kekerasan baik di negara berkembang maupun negara maju. Berbagai regulasi dibuat untuk menyudahi tindak kekerasan terhadap anak. Pemerintah Kota Semarang berupaya melindungi anak dari kekerasan melalui Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 dan membentuk lembaga pengelenggara perlindungan anak melalui Peraturan Walikota Semarang Nomor 05 Tahun 2018. Penyelenggaraan kebijakan perlindungan anak di Kota Semarang melibatkan banyak stakeholder. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi stakeholder, menganalisa peran stakeholder, serta mengetahui faktor penghambat peran stakeholder. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitan menunjukkan bahwa DP3A sebagai stakeholder internal dan stakeholder kunci berperan sebagai policy creator, implementor, koordinator, fasilitator, dan akselerator. PPT SERUNI, PPTKecamatan, dan Pos JPPA sebagai stakeholder internal dan stakeholder primer berperan sebagai implementor, koordinator, fasilitator, dan akselerator. OPD, RDRM, PKK, LSM/NGO, rumah sakit, akademisi/universitas, Unit PPA Polrestabes Semarang, dan Bhabinkamtibmas merupakan stakeholder eksternal dan stakeholder sekunder serta berperan sebagai fasilitator dan akselerator perlindungan anak. Faktor penghambat peran stakeholder terdiri dari keterbatasan anggaran untuk memperbaharui kebijakan, kurangnya SDM di PPT SERUNI, PPTK, dan DP3A, tipisnya pembatas ruang konseling di Gedung Sekretariat PPT SERUNI, diskriminasi korban masih terjadi di sekolah dan panti sosial, budaya masyarakat yang menganggap kekerasan adalah aib, serta regulasi yang membutuhkan dua saksi dan satu alat bukti agar kasus disidangkan dinilai memberatkan korban.
Kata kunci: peran, stakeholder, perlindungan anak

Actions (login required)

View Item