Amalia, Ardina Nur (2022) PERBEDAAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA WONOSOBO KELAS IA TAHUN 2019-2021). Masters thesis, Universitas Diponegoro.

Text (Thesis) Ardina Cover.pdf - Accepted Version Download (94kB)

Abstract

Fenomena Perkawinan anak di bawah umur di Indonesia masih cukup tinggi menunjukkan
bahwa perkawinan pada usia anak menjadi hal yang dianggap lazim oleh masyarakat. Pada
tahun 2019, dilakukan perubahan batas usia kawin menjadi laki-laki dan perempuan menjadi 19
tahun. Perkawinan anak yang belum memenuhi syarat batas usia dilaksanakan dengan prosedur
Dispensasi Kawin. Pasca perubahan batas usia kawin, angka permohonan Dispensasi Kawin di
Pengadilan Agama Kabupaten Wonosobo masih tinggi. Hakim dihadapkan pada dialektika
pertimbangan antara kemanfaatan dan kemudharatan atas penetapan yang dikeluarkan, Sehingga
pertimbangan dan penetapan antar satu permohonan dengan permohonan lain tidak dapat
digeneralisir. Muncul permasalahan mengenai pelaksanaan dispensasi kawin pasca berlakunya
ketentuan baru pada UUP serta pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam
menangani maupun memutus permohonan Dispensasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo serta perbedaan pertimbangan
Hakim dalam menangani maupun memutus permohonan dispensasi kawin tersebut. Metode yang
digunakan yaitu metode Yuridis Empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Hasil penelitian
menunjukkan factor yang melatarbelakangi pengajan dispensasi kawin yaitu rendahnya
Pendidikan, kehamilan di luar nikah karena pergaulan bebas, ekonomi dan sumber daya manusia,
adat istiadat, dan ketidaktahuan orang tua tentang perubahan batas usia kawin. Perbedaan
mendasar penetapan Hakim berada pada pertimbangan ada atau tidaknya alasan mendesak dalam
permohonan dispensasi kawin. Pertimbangan hakim mengedepankan prinsip hak dasar anak
yang diakomodir Undang-Undang Perlindungan Anak

Actions (login required)

View Item