Fernandya, RA Siti Saskia (2022) KESETARAAN GENDER DAN KEBIJAKAN PRO POOR DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK TELANTAR DI PROVINSI DKI JAKARTA. Masters thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text COVER, ABSTRAK, DAFTAR ISI - PDF (1).pdf - Published Version Download (378kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA, LAMPIRAN.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text BAB I .pdf - Published Version Download (840kB)
	Text BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (548kB)
	Text BAB III.pdf - Published Version Download (265kB)
	Text BAB IV .pdf - Published Version Download (1MB)
	Text BAB V.pdf - Published Version Download (196kB)

Abstract

Studi ini adalah studi tentang peran negara dengan mengambil contoh kota DKI
Jakarta untuk mewujudkan cita welfare state. Fokusnya, membahas tentang
perlindungan sosial anak telantar di DKI Jakarta, kemudian pada tataran
pembahasannya mencoba mengkaji dari sisi kesetaraan gender dan kebijakan pro
poor. Adapun rumusan masalahnya adalah apakah kesetaraan gender dan kebijakan
pro poor menjadi pertimbangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam
mencanangkan kebijakan perlindungan sosial anak telantar, dan bagaimana
hubungan keduanya berjalan. Kerangka pemikiran teoritis penelitian yang
digunakan adalah teori welfare state, kebijakan perlindungan sosial, kebijakan pro
poor, kesetaraan gender, dan gender transformative analysis. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian kebijakan (policy research), dimana peneliti
berusaha untuk memecahkan masalah-masalah sosial, dengan teknik pengumpulan
data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini
adalah data-data dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pihak Panti Sosial
naungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Pengamat Sosial-Politik, buku-buku,
karya tulis ilmiah, dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini memberikan
penjelasan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu meletakkan kesetaraan
gender dan pengentasan kemiskinan dalam perumusan kebijakan perlindungan
sosial. Berdasarkan pasal 34 UUD 1945, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah
melakukan beberapa upaya untuk menangani anak telantar seperti melakukan
pendataan, memberikan pelayanan anak telantar, dan melakukan pendampingan
anak telantar. Akan tetapi, upaya-upaya yang dilakukan belum efektif mengurangi
tingkat anak telantar di DKI Jakarta. Dengan begitu, Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta nyatanya belum bisa menyikapi konsep welfare state dengan tepat,
Beberapa hal yang menjadi hambatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam
memerangi masalah ini adalah: 1) Minimnya SDM untuk menjangkit anak telantar;
2) Terbatasnya tempat asuhan anak telantar; 3) Jumlah anak yang semakin banyak
dan melebihi bantuan dana dari APBN dan APBD; 4) Kurangnya pehamaman
mengenai perempuan miskin; 5) Penyalahgunaan bantuan sosial anak telantar oleh
keluarga; 6) Masih ditemukan kasus diskriminasi terhadap anak perempuan.
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Pemerintah atau lembaga berwenang lebih
menegaskan landasan hukum secara definitif tentang perlindungan sosial terhadap
anak perempuan agar tercipta DKI Jakarta yang responsif gender; 2) Perlu adanya
v
penambahan tenaga kerja di tiap Kota Administrasi DKIJakarta; 3) Adanya strategi
kebijakan penanggulangan kemiskinan yang bersifat multidisiplin dan terus
berkelanjutan; 4) Untuk keluarga anak terlantar dan anak terlantar, diharapkan bisa
lebih menyadari mengenai hak-hak dasar anak yang harus terpenuhi; 5) Adanya
integrasi lintas sektoral untuk mengatasi masalah ketimpangan gender dan
kemiskinan di DKI Jakarta.
Kata Kunci : Welfare State, Anak Telantar, Kesetaraan Gender, dan
Kebijakan Pro Poor

Actions (login required)

View Item