Lufiana, Kharisma and Widowati, Nina (2020) Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat (6) Tentang Pemungutan Pajak Kos Di Kecamatan Tembalang /19/ADM.PUBLIK/2020. Undergraduate thesis, Faculty of Social and Political Science.

	Text 1. COVER.pdf - Published Version Download (528kB)
	Text 2. BAB I.pdf - Published Version Download (637kB)
	Text 3. BAB II.pdf - Published Version Download (345kB)
	Text 4. BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (359kB)
	Text 5. BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (133kB)
	Text 6. BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (105kB)
	Text 7. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (104kB)
	Text 8. LAMPIRAN.pdf Download (663kB)

Abstract

Pajak kos merupakan pungutan yang dikenakan atas penyelenggaraan hunian yang disewakan dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Adanya pajak kos ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah sehingga berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kenyataan dilapangan masih ada wajib pajak yang kos-kosannya tidak terdaftar sebagai objek pajak, hal tersebut yang menjadi latarbelakang penelitian ini. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 6 Tentang Pajak Hotel.
Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi peraturan daerah kota semarang nomor 4 tahun 2018 pasal 1 ayat 6 tentang pemungutan pajak kos di Kecamatan Tembalang dan mengetahui faktor penghambat implementasi. Teori yang digunakan adalah teori 5 (lima) ketepatan implementasi Riant Nugroho dan Van Meter Van Horn dengan variabel standar dan sasaran, dan kondisi sosial.
Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan accidental sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemungutan pajak kos di kecamatan Tembalang masih belum berjalan sesuai yang diharapkan dilihat dari ketepatan kebijakan, target dan proses. Faktor penghambat implementasi kebijakan pemungutan pajak kos adalah standar dan sasaran yang belum jelas dan kondisi sosial terhadap respon masyarakat dengan adanya kebijakan tersebut ada yang menerima dan menolakt. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah menemukan atau membuat formulasi dalam pelaksanaan kebijakan pajak kos, peningkatan pemberian pemahaman mengenai kebijakan pajak kos kepada masyarakat terutama wajib pajak.

Kata Kunci: Implementasi, kebijakan, Pajak Kos

Actions (login required)

View Item